Bagi pemilik usaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), pertumbuhan omzet adalah kabar baik sekaligus pengingat. Memasuki kuartal terakhir, angka penjualan kumulatif tahun berjalan sudah hampir final, sehingga inilah waktu yang tepat untuk mengecek apakah batas omzet PKP akan terlampaui sebelum tutup tahun.

Pertanyaannya, bagaimana cara menghitung omzet kumulatif tersebut? Kapan Anda wajib melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP, dan apa saja yang perlu disiapkan sebelum mulai memungut PPN? Simak ulasannya berikut ini!

Berapa Batas Omzet PKP dan Bagaimana Menghitungnya?

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil PPN, pengusaha yang dalam satu tahun buku memiliki omzet mencapai Rp4,8 miliar wajib dikukuhkan sebagai PKP, sebagaimana dijelaskan DJP. Di bawah angka itu Anda tergolong pengusaha kecil dan boleh memilih dikukuhkan secara sukarela, misalnya karena ingin bertransaksi dengan instansi pemerintah.

Untuk mengeceknya, jumlahkan seluruh penjualan bruto barang dan jasa Anda sejak awal tahun buku sampai bulan terakhir yang sudah tercatat, tanpa dikurangi biaya atau harga pokok. Hitung secara kumulatif setiap bulan, bukan rata-rata, karena kewajiban muncul begitu total penyerahan menembus batas, meskipun itu terjadi di tengah tahun. Pertama, susun rekap penjualan bulanan dari semua saluran, termasuk marketplace. Kedua, bandingkan total berjalan dengan Rp4,8 miliar. Ketiga, proyeksikan penjualan hingga Desember agar tidak terkejut di akhir tahun.

Kapan Anda Wajib Melaporkan Diri sebagai PKP?

Secara ketentuan dasar, pengusaha yang omzetnya melewati batas pengusaha kecil melaporkan usahanya paling lambat akhir bulan berikutnya. Namun, DJP menjelaskan bahwa pemerintah memberikan relaksasi: wajib pajak yang omzetnya melebihi Rp4,8 miliar dalam tahun berjalan dapat mengajukan permohonan pengukuhan PKP paling lambat akhir tahun buku dan mulai memungut, menyetor, serta melaporkan PPN sejak awal tahun berikutnya (Pajak Sinjai). Saat melewati batas tersebut, Anda juga wajib menyelenggarakan pembukuan.

Permohonan diajukan dengan mengisi formulir pada layanan daring DJP dan melampirkan dokumen pendirian, NPWP, serta KTP dan NPWP pengurus (KP2KP Takalar). Petugas dapat mengunjungi lokasi usaha untuk menguji kesesuaian alamat, identitas pengurus, dan gambaran kegiatan usaha sebelum Surat Pengukuhan PKP (SPPKP) diterbitkan.

Apa Saja yang Harus Disiapkan Sebelum Memungut PPN?

Begitu SPPKP terbit, Anda wajib menerbitkan faktur pajak atas setiap penyerahan barang atau jasa kena pajak. Agar transisi berjalan mulus, siapkan hal-hal berikut:

• Akun PKP dan akses aplikasi e-Faktur untuk membuat faktur pajak secara online
• Pembukuan yang memisahkan pajak keluaran dari penjualan dan pajak masukan dari pembelian
• Penyesuaian harga jual dan kontrak dengan pelanggan agar PPN tercantum dengan jelas
• Daftar NPWP pelanggan dan pemasok untuk kebutuhan faktur
• Jadwal rutin setor dan lapor SPT Masa PPN setiap bulan

Selisih pajak keluaran yang lebih besar dari pajak masukan wajib disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan (DJP). Sebaliknya, Anda berhak mengkreditkan pajak masukan serta mengajukan kompensasi atau restitusi jika pajak masukan lebih besar. Jadwal setor dan lapor pajak lainnya dapat Anda baca di Kapan Waktu Bayar Pajak yang Tepat?.

Apa Risiko Jika Terlambat Dikukuhkan?

Menunda pengukuhan PKP tidak membuat kewajiban PPN hilang. Jika omzet sudah melewati batas tetapi Anda belum melaporkan diri, kantor pajak dapat mengukuhkan Anda sebagai PKP secara jabatan, dan PPN yang seharusnya dipungut pada periode tersebut berpotensi ditagih kepada Anda tanpa bisa dibebankan ke pembeli. Setelah dikukuhkan, keterlambatan membuat faktur pajak dan melaporkan SPT Masa PPN dapat dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga, bahkan sanksi pidana (DJP). Terlambat atau tidak melaporkan SPT Masa PPN saja dapat dikenai denda administrasi Rp500.000 di luar denda atas kurang bayar yang dihitung berdasarkan jumlah bulan telat bayar terhitung hingga dibayarkan.

Di sisi lain, status PKP justru meningkatkan kepercayaan mitra dan membuka peluang pengadaan dengan instansi pemerintah. Bagi wajib pajak badan, kewajiban ini melengkapi daftar yang telah kami ulas dalam Apa Saja Kewajiban Wajib Pajak Badan?.

Saatnya Bersiap Sebelum Tutup Tahun

Tunggu apa lagi? Layanan Tax Compliance dari Trier Consulting membantu Anda menghitung omzet kumulatif, mengajukan permohonan pengukuhan PKP, menyiapkan faktur pajak, hingga menjalankan setor dan lapor SPT Masa PPN setiap bulan. Tim profesional kami memastikan transisi menjadi PKP berjalan tertib tanpa risiko sanksi. Konsultasikan sekarang juga!

Gambar utama: Photo by Marianne Haugen on Unsplash