Tax forms with calculator and pen on dark surface

Menjelang akhir tahun, belanja promosi usaha Anda biasanya melonjak. Ada iklan di media sosial, program hadiah untuk pelanggan setia, sponsor acara komunitas, sampai jamuan makan bersama relasi bisnis. Semua pengeluaran itu terasa wajar secara komersial, tetapi belum tentu otomatis diakui sebagai pengurang penghasilan bruto saat Anda menyusun Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Biaya promosi mana yang boleh dikurangkan? Bagaimana nasib hadiah pelanggan dan biaya jamuan relasi (entertainment)? Apa itu daftar nominatif biaya promosi dan data apa saja yang harus ada di dalamnya? Simak ulasannya berikut ini!

Apa Itu Biaya Promosi Menurut Ketentuan Pajak?

Biaya promosi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 tentang Biaya Promosi yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Aturan ini merupakan pelaksanaan Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 7 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan masih tercatat berstatus berlaku di JDIH BPK.

Menurut Pasal 1 PMK tersebut, biaya promosi adalah bagian dari biaya penjualan yang dikeluarkan untuk memperkenalkan dan/atau menganjurkan pemakaian suatu produk, baik langsung maupun tidak langsung, demi mempertahankan atau meningkatkan penjualan. Jadi, kuncinya ada pada kaitan langsung antara pengeluaran dan upaya menjual produk Anda.

Pengeluaran Promosi Apa Saja yang Boleh Dikurangkan?

Pasal 2 PMK 02/PMK.03/2010 membatasi biaya promosi yang dapat dikurangkan pada akumulasi dari:

  • biaya periklanan di media elektronik, media cetak, dan/atau media lainnya;
  • biaya pameran produk;
  • biaya pengenalan produk baru; dan/atau
  • biaya sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk.

Jika promosi dilakukan dengan membagikan sampel produk, Pasal 4 menetapkan nilai yang boleh dibiayakan sebesar harga pokok sampel tersebut, sepanjang belum dibebankan dalam perhitungan harga pokok penjualan.

Sebaliknya, Pasal 3 mengecualikan dua hal. Pertama, pemberian imbalan berupa uang atau fasilitas, dengan nama dan bentuk apa pun, kepada pihak yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan promosi. Kedua, biaya promosi untuk memperoleh penghasilan yang bukan objek pajak atau yang sudah dikenai pajak bersifat final. Poin kedua ini penting bagi UMKM yang masih memakai skema PPh final, karena biaya promosinya tidak dapat dikurangkan lagi. Pembahasan skema tersebut dapat Anda baca pada artikel Cara Setor dan Lapor PPh Final UMKM di Coretax.

Satu catatan lagi, Pasal 5 mewajibkan pemotongan pajak apabila biaya promosi yang dibayarkan kepada pihak lain merupakan objek pemotongan PPh. Hadiah untuk pelanggan atau fee untuk pengisi acara, misalnya, perlu Anda cek status pemotongannya sebelum dicatat.

Bagaimana dengan Biaya Jamuan Relasi?

Biaya jamuan relasi tidak diatur dalam PMK 02/PMK.03/2010. Dalam praktik, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengacu pada Surat Edaran Nomor SE-27/PJ.22/1986 yang mensyaratkan biaya entertainment didukung daftar nominatif agar dapat dikurangkan. Daftar itu lazimnya memuat tanggal, tempat, bentuk dan jenis jamuan, jumlah biaya, serta nama, posisi, dan perusahaan relasi yang dijamu. Prinsipnya sama dengan promosi: jamuan harus berhubungan dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan usaha, bukan acara pribadi pemilik.

Bagaimana Menyusun Daftar Nominatif Biaya Promosi?

Pasal 6 PMK 02/PMK.03/2010 mewajibkan Wajib Pajak membuat daftar nominatif atas biaya promosi yang dikeluarkan kepada pihak lain. Langkah praktisnya sebagai berikut.

  1. Kumpulkan bukti setiap transaksi promosi: faktur vendor iklan, kontrak sponsorship, tanda terima hadiah, dan bukti pembayaran.
  2. Isi data penerima minimal berupa nama, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), alamat, tanggal, bentuk dan jenis biaya, serta besarnya biaya.
  3. Cantumkan nomor bukti pemotongan dan besarnya PPh yang dipotong untuk transaksi yang menjadi objek pemotongan.
  4. Gunakan format sesuai Lampiran PMK, lalu cocokkan totalnya dengan akun biaya promosi di buku besar.
  5. Lampirkan daftar tersebut saat menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan.

Konsekuensinya tegas. Pasal 6 ayat (5) menyatakan, apabila kewajiban daftar nominatif tidak dipenuhi, biaya promosi tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Artinya, pengeluaran yang sah secara komersial tetap akan dikoreksi secara fiskal hanya karena dokumennya tidak lengkap.

Mengapa Harus Dirapikan Sebelum Tutup Buku?

Mengejar NPWP relasi atau mencari ulang bukti transaksi setelah laporan keuangan ditutup jauh lebih sulit dibanding mencatatnya saat kampanye berjalan. Daftar nominatif juga memudahkan Anda menjawab pertanyaan pemeriksa dan menjaga konsistensi antara pembukuan dan SPT. Panduan menyiapkan laporan pendukungnya dapat Anda baca pada artikel Laporan Keuangan Apa Saja yang Harus Disiapkan untuk SPT Tahunan Badan? dan 6 Tips Menyusun Laporan Keuangan Bisnis secara Akurat.

Singkatnya, biaya promosi dan jamuan relasi akhir tahun hanya aman dibiayakan secara fiskal jika jenisnya memenuhi ketentuan dan daftar nominatifnya tersusun lengkap sebelum SPT Tahunan disampaikan. Trier Consulting siap membantu Anda memilah pengeluaran promosi, menyusun daftar nominatif, dan merekonsiliasinya dengan laporan keuangan. Masih ragu pengeluaran mana yang akan dikoreksi? Hubungi tim kami sekarang juga dengan klik di sini.

Gambar utama: Foto dari Unsplash

Gambar utama: Photo by Kelly Sikkema on Unsplash