Jangan Telat, Ini 5 Resiko Perusahaan Tidak Melaporkan Pajak Bulanan

resiko tidak membayar pajak

Apa pun jenisnya, setiap perusahaan yang telah memiliki NPWP diwajibkan untuk melakukan pelaporan pajak bulanan. Pajak bulanan atau SPT Masa ini berguna untuk melaporkan pajak yang dipungut dari penghasilan orang lain. Penghasilan orang lain yang dimaksud adalah upah atau gaji yang diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawannya.

Contoh pelaporan pajak bulanan ini seperti yang tercantum pada Pasal 21 Undang-Undang PPh, yang menerangkan bahwa pemberi kerja (perusahaan) wajib memotong PPh (Pajak Penghasilan) dari upah atau gaji karyawannya. Selain untuk mentaati peraturan negara, melaporkan pajak bulanan juga berpengaruh pada kredibilitas sebuah perusahaan.

Perusahaan yang taat melaporkan SPT Masa tentu akan dianggap lebih profesional dan bisa dipercaya. Namun, tidak semua perusahaan memiliki format SPT Masa yang sama. Pelaporan pajak bulanan ditentukan berdasarkan objek pajaknya, yang ditentukan dari besaran penghasilan atau upah yang didapatkan oleh pekerja setiap bulannya. Berikut merupakan jenis-jenis pajak bulanan perusahaan yang wajib Anda ketahui, antara lain.

Ketentuan Pelaporan Pajak Bulanan Perusahaan

1. PPh Final

Pajak Penghasilan (PPh) final adalah pajak yang dihitung jika tanggungan wajib pajak atas pajak penghasilan telah selesai atau telah lunas. Bagi perusahaan yang memiliki pendapatan kurang dari Rp. 4,8 Miliar, dapat melakukan penghitungan berdasarkkan PPh Bruto Perusahaan 0,5 persen.

Berdasarkan PP 23/2018, tarif PPh final yang dihitung dengan sistem ini dikenakan sebesar 0,5 persen dari total bruto perusahaan per bulan. PPh 0,5 % ini kemudian dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dalam periode satu tahun.

2. Berdasarkan Pph Final Pasal 17

Pada Pasal 17 ayat 1 huruf b, tarif PPh diberlakukan kepada badan usaha berdasarkan tarif tunggal 25 persen. Pada tahun 2009 tarif ini diberlakukan sebesar 28 persen, namun pada tahun 2010 diturunkan menjadi 25 persen hingga sekarang.
Rumus penghitungannya adalah 25 % x Penghasilan Kena Pajak. Misalnya jika dalam setahun perusahaan Anda memiliki Jumlah Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 1.000.000.000 maka tarif PPh yang harus Anda bayar adalah Rp. 250.000.000.

3. PPh Pasal 21

PPh 21 adalah pajak yang dibebankan kepada pemberi kerja atas penghasilan, gaji, upah atau tunjangan yang diberikan kepada pekerja di sebuah perusahaan. Besaran pajaknya disesuaikan dengan penghasilan yang diterima karyawan, tergantung dari jabatan atau posisi karyawan, juga komisi yang diterima oleh pekerja sebagai subjek pajak.

Wajib Pajak Badan Usaha Tetap, dalam hal ini pekerja yang telah dipotong gajinya akan diberikan bukti potong dari pihak perusahaan. Maka dari itu, perusahaan Anda wajib mendaftar sebagai pihak pemotong di Kantor Pelayanan Pajak terdekat. Anda juga bisa meminta bantuan untuk mendaftar PPh 21 kepada pihak jasa perpajakan.

Perusahaan yang sudah terdaftar sebagai pemungut PPh 21 wajib menyetor hasil pungutannya kepada bank persepsi atau Kantor Pos terdekat dengan menyertakan bukti Surat Setoran Pajak (SSP). Ingat, besaran pungutan yang dilaporkan oleh perusahaan harus sesuai dengan objek PPh Pasal 21 dalam laporan laba rugi. Laporan ini akan dijadikan lampiran dalam SPT Tahunan perusahaan.

4. SPT Masa PPN

Laporan pajak bulanan ini digunakan oleh perusahaan untuk melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang didapatkan dari hasil Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang terhutang. Formulir SPT Masa PPN ini berfungsi ketika perusahaan akan melaporkan pelunasan pajak jika ada pungutan pajak yang masih menunggak. Selain itu, SPT Masa PPN ini juga bisa digunakan untuk melaporkan jumlah kekayaan kepada pihak pemungut pajak.

Cara Pelaporan Pajak Bulanan

Nah, itulah beberapa jenis pajak SPT Bulanan untuk perusahaan yang harus Anda ketahui. Setelah mengetahui jenis pajak yang sesuai, Anda juga harus memahami tentang tata cara pelaporan pajak bulanan yang benar sebagai berikut:

1. Persiapan Membuat SPT Masa Perusahaan

Saat mempersiapkan laporan pajak bulanan, Anda tentu wajib terdaftar atau sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Setelah memiliki NPWP, Anda dapat membuat e-faktur yaitu faktur elektronik yang akan memudahkan Anda ketika ingin melapor SPT Masa secara online. Jika belum memiliki NPWP, Anda bisa mendaftarkannya terlebih dahulu dengan syarat sebagai berikut:

2. Mengisi formulir pendaftaran untuk NPWP Badan Usaha

  • Fotokopi KTP pengurus perusahaan.
  • Fotokopi kartu NPWP pengurus perusahaan.
  • Fotokopi akta pendirian perusahaan.
  • Fotokopi dokumen izin usaha.
  • Memiliki Electronic Filling Identification Number (EFIN).

3. Lapor SPT Bulanan Secara Online

Sekarang, Anda tak perlu repot lagi datang ke kantor pajak hanya untuk melapor SPT bulanan. Pelaporan pajak bulanan lebih mudah dilakukan dengan e-filling, yaitu sistem pelaporan otomatis yang bisa dilakukan dari mana dan kapan saja.

Ada dua metode e-filling yang bisa Anda ppilih, yaitu melalui situs DJP Online atau menggunakan file CSV. Untuk menggunakan dua metode ini, Anda harus mengisi aplikasi e-SPT yang sudah tersedia pada website DJP online.

4. Batas Waktu Pelaporan Pajak Bulanan

Sebagian besar dokumen pajak bisa dilaporkan paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya. Misalnya, Anda ingin melapor SPT Masa pada bulan Juli, Anda bisa mengirimkan laporannya maksimal pada tanggal 20 bulan Agustus mendatang. Namun, tak semua dokumen harus dilaporkan setiap tanggal 20, sejumah dokumen khusus seperti PPh Pasal 22, PPN & PPnBM oleh Bea Cukai harus dilaporkan pada hari kerja terakhir minggu berikutnya, atau dilaporkan secara mingguan.

Begitu juga dengan PPh Pasal 22 Bendahara Pemerintah, PPN dan PPnBM Bendaharawan yang harus dilaporkan setiap tanggal 14 bulan berikutnya. Ada pula PPN dan PPnBM Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang harus dilaporkan pada akhir bulan berikutnya atau saat berakhirnya masa pajak.

Itu lah beberapa cara dan syarat yang harus Anda ikuti ketika ingin melapor SPT bulanan. Jika cara-cara di atas terlalu rumit dan menyusahkan, Anda bisa meminta bantuan kepada praktisi jasa perpajakan atau konsultan pajak profesional untuk mengurus pajak bulanan perusahaan Anda.

Lantas, apa yang terjadi ketika perusahaan Anda tidak melapor atau telat melaporkan SPT bulanan?

Resiko Telat Lapor Pajak Bulanan

Perusahaan yang tidak melapor SPT tentu akan dikenakan denda dari Dirjen Pajak. Berikut merupakan jenis denda yang akan Anda terima karena tidak melapor atau telat membuat pelaporan pajak bulanan, antara lain:

1. Denda Telat Lapor SPT Orang Pribadi

Sebagai wajib pajak yang telah melakukan kelalaian berupa keterlambatan melaporkan pajak bulanan akan dikenakan denda telat lapor SPT orang pribadi sebesar Rp. 100.000.

2. Denda Telat Lapor SPT Wajib Pajak Badan

Untuk perusahaan yang melakukan keterlambatan pelaporan SPT bulanan akan diakumulasi pada denda SPT tahunan senilai Rp. 1.000.000.

3. Sanksi Administrasi SPT Masa PPn

Jika perusahaan Anda memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Masa PPN, namun tidak melaporkannya, maka denda yang harus Anda bayar akan ditambah sebesar Rp. 500.000.

4. Sanksi Administrasi SPT Masa PPh

Jika perusahaan Anda tidak melapor atau telat melaporkan SPT PPh Masa, maka Anda berkewajiban untuk membayarkan denda tambahan sebesar Rp. 100.000.

5. Denda 2 % Per Bulan

Anda juga akan mendapatkan kewajiban membayar denda sebesar 2 persen dari total pajak yang belum dibayarkan setiap bulannya. Denda ini akan berlaku sejak tanggal jatuh tempo sampai Anda melaporkan dan melunasi pembayaran pajak tersebut. Denda 2 persen ini juga berlaku satu bulan penuh, jadi jika Anda telat melapor dan membayar selama dua hari pun akan dihitung telat selama sebulan.

6. Ancaman Pidana

Bagi perusahaan yang tetap membandel tidak melaporkan SPT bulanan, bahkan hingga tidak membayar pajak tahunan, DJP akan memberikan sanksi tegas berupa ancaman pidana. Di Indonesia, sejak tahun 2014 sampai 2018 lalu, DJP telah menemukan 425 berkas perkara dari perusahaan maupun wajib pajak yang lalai akan kewajiban membayar pajaknya.

Beberapa perusahaan yang membandel bahkan telah divonis penjara dan dikenakan kewajiban membayar denda hingga Rp. 6 milyar. Sebenarnya, DJP telah memberlakukan tindakan persuasif dan administratif sebelum mengusut perkara kelalaian pajak, namun jika perusahaan yang diusut tidak juga mentaati aturan yang berlaku, misalnya belum melunasi pajak dalam jangka waktu yang ditentukan, maka akan dikenakan denda sebesar 150 persen seperti yang tertera pada Pasal 8 ayat (3) UU KUP.

7. Penurunan Performa Perusahaan

Tak hanya resiko denda dan pidana, perusahaan yang telat melakukan pelaporan pajak bulanan juga berpotensi mengalami penurunan performa. Apalagi jika perusahaan tersebut dengan sengaja tidak melapor atau menghindari pembayaran pajak, perusahaan tersebut tentu akan kehilangan kredibilitasnya.

Karena tidak bisa dipercaya, badan usaha yang menghindari pelaporan pajak bulanan juga beresiko kehilangan pelanggan dan akses bisnis yang sudah dibangun. Tidak bisa dipungkiri, bahwa investor yang memberikan akses modal lebih percaya kepada usaha yang taat pajak. Perusahaan yang melaporkan pajak bulanan menjadi salah satu ciri khas dari perusahaan yang memiliki kredibilitas yang baik.

Kesimpulan

Itu lah beberapa resiko yang akan Anda terima jika telat atau tidak melapor pajak bulanan. Jika perusahaan Anda melakukannya, segera lunasi denda yang diberikan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP). Anda juga bisa membayar denda melalui bank persepsi atau Kantor Pos terdekat.

Agar terhindar dari masalah pajak, ada baiknya Anda berkonsultasi kepada penyedia jasa konsultan pajak profesional. Salah satu jasa konsultan pajak profesional terbaik adalah Trier Consulting. Didukung oleh praktisi jasa perpajakan berpengalaman, Trier Consulting melayani segala kebutuhan perusahaan Anda dalam pengurusan pajak dan laporan keuangan secara mudah dan profesional.

Data yang diberikan Trier Consulting memudahkan Anda dalam mendapatkan laporan keuangan yang tertata dengan solusi perpajakan yang tepat. Sistem akuntansi yang dijalankan Trier Consulting berbasis cloud sehingga Anda dapat mengakses laporan keuangan dan perpajakan dari mana saja dan kapan saja.

Share :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *